Onenewsindonesia.id - Suara-suara keluhan di warung kopi, riuh rendah keluh kesah di pasar tradisional, hingga gumam lesu di sudut-sudut jalan kini memiliki nada yang sama: kejenuhan. Masyarakat kecil—mereka yang setiap hari harus memeras keringat di bawah terik matahari demi menyambung hidup—kini mulai berada di titik lelah terdalam. Sebuah pertanyaan besar, yang awalnya hanya berbisik, kini menggelayut lantang di benak banyak orang: Sebenarnya, ada apa dengan negara kita saat ini?
Bagi rakyat kecil, kendaraan bermotor bukan sekadar gaya hidup atau simbol status. Itu adalah mesin penopang hidup—kuda beban para ojek online, pedagang sayur keliling, dan kurir paket untuk mencari nafkah. Namun belakangan ini, mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite terasa seperti sedang berburu barang langka.
Antrean panjang yang mengular di SPBU telah menjadi pemandangan sehari-hari. Jam kerja yang seharusnya bisa menghasilkan rupiah, justru habis menguap di atas aspal antrean. Ironisnya, tidak jarang mereka harus pulang dengan tangki kosong dan kekecewaan mendalam karena pasokan mendadak habis.
Ketika BBM bersubsidi yang menjadi tumpuan ekonomi kelas bawah dipersulit, efek dominonya langsung menghantam tanpa ampun.
Biaya operasional melambung memaksa rakyat mengeluarkan kocek lebih dalam hingga harga kebutuhan pokok ikut terkerek karena biaya logistik yang membengkak, dan Pendapatan jalan di tempat, bahkan cenderung tergerus.
Keresahan ini bukan lagi sekadar soal bahan bakar. Ini adalah jeritan tentang urusan perut; tentang bagaimana memastikan dapur di rumah harus tetap mengepul esok hari.
Di saat masyarakat dipaksa menghemat setiap rupiah dan memotong porsi makan mereka, kenyataan pahit justru tersaji dari panggung birokrasi. Dugaan penyimpangan dan korupsi justru menyentuh program-program yang sangat krusial, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan ssbagainya.
Program yang seharusnya menjadi oase bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu agar terbebas dari jerat stunting, justru tega dijadikan ladang bancakan oleh segelintir oknum pejabat. Sungguh sebuah ironi yang mengiris hati. Ini memperlihatkan betapa lebarnya jurang pemisah antara realitas hidup rakyat yang serba terbatas dengan moralitas sebagian pemangku kebijakan yang tak punya batas serakah.
Negara yang kuat adalah negara yang hadir saat rakyatnya kesulitan. Ketika pemenuhan hak-hak dasar dan fasilitas publik yang krusial semakin sulit didapat, maka wajar jika muncul mosi ketidakpercayaan dari akar rumput.
Ketika pejabat antar-lembaga tinggi yang diberikan mandat dan sumpah di bawah kitab suci justru bergantian memakai rompi tahanan, muncul pertanyaan yang sangat mendasar dan menyakitkan: Kalau pemegang kekuasaan tertinggi saja sudah berkhianat, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya oleh rakyat?
Kejenuhan masyarakat tidak boleh dianggap remeh, apalagi dianggap sekadar angin lalu atau riak kecil demokrasi. Kondisi ini adalah alarm darurat bagi pemerintah. Masyarakat kecil tidak menuntut kemewahan. Mereka tidak meminta fasilitas kelas satu. Mereka hanya menginginkan hal-hal mendasar.
Keadilan dan transparansi dalam setiap kebijakan, kemudahan dalam mencari nafkah tanpa dijegal kelangkaan energi, jaminan nyata bahwa hak-hak publik mereka tidak ditilep untuk memperkaya diri.
Sudah saatnya ada langkah konkret untuk membenahi jalur distribusi energi agar benar-benar tepat sasaran. Bersamaan dengan itu, penegakan hukum tanpa pandang bulu harus digalakkan demi menciptakan lini birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Pemerintah harus ingat: jika kejenuhan dan kekecewaan ini terus dibiarkan menumpuk tanpa solusi, ia akan meledak menjadi kemarahan, atau yang lebih berbahaya, berubah menjadi apatisme massal. Ketika rakyat sudah tidak peduli lagi pada negaranya, saat itulah masa depan bangsa ini benar-benar sedang dipertaruhkan.
(Pena Keumatan)
0 Komentar